APBN Jatim Tumbuh Positif, Fiskal Tetap Kuat hingga Akhir Triwulan III 2025

fyi.co.id Surabaya – Kinerja ekonomi Jawa Timur hingga akhir triwulan III tahun 2025 menunjukkan tren yang terkendali dengan dukungan fiskal yang solid.

Laporan ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur per 30 September 2025 mencatat, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di provinsi ini terus menunjukkan capaian positif dan berperan penting menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, menyampaikan capaian tersebut dalam kegiatan pemaparan kinerja fiskal di Surabaya, Rabu (22/10) kemarin.

Kegiatan itu diikuti oleh jajaran perwakilan Kementerian Keuangan dan Local Expert Kemenkeu Jawa Timur.

“Kinerja perpajakan yang kuat merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan. APBN hadir sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Dudung.

Pendapatan Negara Capai Rp 178,56 Triliun

Hingga akhir September 2025, realisasi pendapatan negara di Jawa Timur mencapai Rp 178,56 triliun atau 63,15% dari target.

Capaian tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp 171,86 triliun (61,97%) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 6,69 triliun (123,11%).

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 92,09 triliun (72,97%), dengan komposisi belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 28,64 triliun dan Transfer ke Daerah mencapai Rp 63,45 triliun.

Dari sisi perpajakan, penerimaan pajak netto tercatat Rp 71,32 triliun, dengan sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar sebesar Rp 47,37 triliun (56,2%).

Kinerja Bea dan Cukai juga tumbuh positif dengan realisasi Rp 100,54 triliun (67,55%), ditopang peningkatan penerimaan cukai dan bea keluar seiring kenaikan harga komoditas CPO.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur mencatat realisasi lelang mencapai Rp 4,19 triliun (76,91%), serta PNBP lelang Rp 132,94 miliar (106,46%).

Capaian ini menunjukkan pengelolaan aset negara yang semakin efisien dan produktif.

Belanja Pemerintah Dorong Pertumbuhan dan Layanan Publik

Kinerja belanja pemerintah pusat di Jawa Timur hingga 30 September 2025 juga menunjukkan arah positif.

Komponen belanja pegawai menjadi yang terbesar dengan Rp 18,73 triliun (77,53%), disusul belanja barang Rp 7,40 triliun (52,77%), belanja modal Rp 2,41 triliun (42,27%), dan bantuan sosial Rp 99,66 miliar (71,79%).

Struktur belanja tersebut menggambarkan upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan aparatur negara, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pembangunan infrastruktur yang produktif.

Sektor kesehatan juga mencatat kinerja baik dengan realisasi Rp 612,78 miliar (58,98%) dari pagu Rp 1,04 triliun, yang digunakan untuk pelayanan kesehatan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta pembangunan keluarga dan kependudukan.

Di sektor pendidikan, realisasi anggaran mencapai Rp 7,24 triliun (64,27%) dari pagu Rp 12,82 triliun, difokuskan pada peningkatan kualitas pengajaran dan pendidikan tinggi.

Program Prioritas Nasional Tumbuh Signifikan

Dua program unggulan pemerintah juga menunjukkan hasil menggembirakan di Jawa Timur.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencatat realisasi Rp 938 miliar, menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan capaian tertinggi ketiga secara nasional.

Program ini telah menjangkau lebih dari 4,16 juta penerima manfaat (47%) dari target nasional, dengan dukungan 47.405 petugas lapangan dan 1.875 pemasok di 38 kabupaten/kota.

Sementara Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) menempatkan Jawa Timur di peringkat kedua nasional, dengan 7,97 juta jiwa pendaftar (18,94%) dan 7,54 juta jiwa peserta hadir (17,92%).

Dari sisi anggaran, realisasi program ini mencapai Rp 7,17 miliar hingga akhir September 2025.

Jaga Momentum Ekonomi dan Kepatuhan Pajak

Dudung menegaskan, sinergi antar unit Kementerian Keuangan menjadi kunci dalam menjaga momentum ekonomi Jawa Timur.

Melalui koordinasi yang solid, pihaknya berkomitmen memperkuat kepatuhan wajib pajak dan memastikan setiap rupiah dari APBN memberi manfaat nyata bagi masyarakat.