fyi.co.id Surabaya — Masih tingginya jumlah anak di Jawa Timur yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur.
Data terbaru menunjukkan, sekitar 108 ribu anak di provinsi ini berstatus “zero dose”, yakni belum pernah menerima imunisasi dasar sama sekali.
Bahkan, sekitar 80 ribu anak lainnya berisiko menyusul jika tidak segera ditangani.
Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi tersebut.
Untari menilai, situasi ini bukan hanya soal kesehatan individu, tetapi juga menyangkut masa depan ketahanan kesehatan masyarakat Jawa Timur.
“Saya prihatin. Jawa Timur ini provinsi besar dengan penduduk nomor dua terbesar di Indonesia. Tapi kita masih dihadapkan pada kenyataan bahwa ribuan anak belum tersentuh imunisasi dasar. Ini sangat berbahaya bagi masa depan mereka dan ketahanan kesehatan masyarakat kita,” ujar Sri Untari, Rabu (22/10/2025) kemarin.
Sebagai bentuk respons konkret, politisi asal Malang sekaligus Penasehat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu menggagas strategi holistik bertajuk “Menembus Batas”, yang mencakup tiga dimensi utama: geografis, struktural-data, dan sosial-kultural.
Sri Untari menjelaskan bahwa permasalahan imunisasi tidak hanya terkait logistik atau ketersediaan vaksin, melainkan juga menyentuh persoalan sistem dan cara berpikir masyarakat.
“Tantangan kita bukan hanya medan, tapi juga mindset warga. Di kecamatan kepulauan seperti di Sumenep atau di wilayah pegunungan, masih banyak yang menolak atau enggan imunisasi karena alasan tradisi, ketakutan, atau minimnya informasi,” jelasnya.
Untuk mempercepat pemerataan imunisasi, Sri Untari mendorong pembentukan peta mikro berbasis posyandu yang dilengkapi sistem database real-time terintegrasi lintas wilayah.
Dengan demikian, setiap posyandu dapat berfungsi aktif, memiliki data yang valid, serta dikelola oleh tenaga yang kompeten.
“Kita butuh database yang terkoneksi antar posyandu se-Jatim. Posyandu harus jimbang—aktif, datanya valid, dan petugasnya kompeten. Desa yang belum punya posyandu harus difasilitasi pendiriannya,” paparnya.
Lebih jauh, Komisi E DPRD Jatim saat ini tengah mengevaluasi distribusi anggaran di Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial agar lebih tepat sasaran, terutama di daerah dengan tingkat zero dose tinggi.
Pendekatan berbasis data menjadi kunci agar intervensi anggaran dapat benar-benar menjangkau wilayah dengan beban imunisasi rendah.
Tak hanya itu, Sri Untari juga menggagas pelibatan koperasi perempuan sebagai agen penjangkauan imunisasi di tingkat komunitas.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, jaringan koperasi wanita memiliki kekuatan sosial yang mampu mempercepat edukasi dan mobilisasi masyarakat.
“Melalui koperasi wanita, kita bentuk jaringan edukasi dan mobilisasi. Perempuan, ibu-ibu koperasi, adalah agen perubahan di komunitasnya,” ujar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini.
Menurutnya, keberhasilan program imunisasi tidak akan tercapai tanpa sinergi lintas sektor.
Sri Untari menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan DPRD kabupaten/kota untuk menciptakan ekosistem gotong royong dalam pelaksanaan imunisasi.
“Kita tidak bisa mengandalkan Dinas Kesehatan sendirian. Kesehatan anak berangkat dari keluarga dan komunitas. Pemerintah daerah dan semua elemen harus menjadi bagian dari solusi. Kita bentuk sinergi, kita gotong royong,” tegasnya.
Wanita asal Malang tersebut menegaskan bahwa langkah yang ditempuh bukan sekadar upaya jangka pendek untuk mengejar target, tetapi merupakan pembangunan sistem imunisasi berkelanjutan di Jawa Timur.
“Yang kita bangun bukan hanya program tahunan, tapi budaya sadar imunisasi di masyarakat. Semua anak berhak sehat sejak awal kehidupannya,” tandasnya.
DPRD Jawa Timur berkomitmen memberikan dukungan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, agar kebijakan imunisasi dasar mendapat prioritas dalam perencanaan daerah.
“Anak di bawah satu tahun mestinya sudah lengkap imunisasi dasarnya. Itu bekal hidup mereka. Kalau kita biarkan, kita gagal menyiapkan masa depan Indonesia,” pungkas Sri Untari.
Tinggalkan Balasan