fyi.co.id Pasuruan – Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Penegasan itu disampaikan Mas Rusdi sapaan akrab orang nomor satu di Kabupaten Pasururuan ini dalam rapat paripurna ketiga DPRD Kabupaten Pasuruan yang digelar pada Senin (27/10/2025).
Ia menyebut, Pemkab Pasuruan berkomitmen menjaga kemandirian fiskal daerah melalui inovasi dan pengawasan ketat di sektor pajak serta retribusi daerah.
“Kita akan percepat proses digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi,” kata Mas Rusdi.
Menurutnya, langkah digitalisasi tersebut akan diiringi dengan integrasi dan pemutakhiran data potensi pajak daerah melalui sistem informasi terpusat.
Pendekatan berbasis data ini dinilai penting untuk mengoptimalkan sektor-sektor potensial yang belum tergarap maksimal.
“Pendekatan berbasis data akan membantu kami mengenali sektor-sektor potensial yang selama ini belum tergarap maksimal,” ungkapnya.
Selain inovasi digital, Bupati Rusdi juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pemungutan pajak.
Mas Rusdi menilai, efektivitas dan sinergi antarperangkat daerah akan berdampak langsung pada optimalisasi PAD.
“Langkah ini tidak hanya soal meningkatkan angka pendapatan, tapi juga memastikan bahwa pemungutan pajak dan retribusi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pemkab Pasuruan juga akan melaksanakan operasi sisir dan kegiatan jemput bola guna mempercepat penagihan serta memperluas jangkauan penerimaan daerah.
“Cara ini terbukti efektif dalam memperkuat arus kas daerah dan menekan potensi tunggakan pajak,” ujarnya singkat.
Dengan strategi tersebut, Pemkab Pasuruan optimistis dapat menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal di tengah dinamika ekonomi nasional.
Terkait penurunan TKD, Bupati Rusdi memastikan Pemkab akan lebih selektif dalam pengelolaan anggaran.
Belanja wajib dan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta kewajiban terhadap pihak ketiga tetap menjadi prioritas utama.
“Kami tetap menjaga agar pelayanan dasar kepada masyarakat tidak terganggu. Prinsip efisiensi akan kami terapkan tanpa mengorbankan kebutuhan publik,” tutup Mas Rusdi.
Tinggalkan Balasan