SIDOARJO, Fyi.co.id — Arah kepemimpinan di Kabupaten Sidoarjo kembali menuai kritik tajam. Sorotan publik kali ini bukan tertuju pada capaian pembangunan maupun inovasi kebijakan, melainkan pada hubungan yang kian merenggang antara Bupati dan Wakil Bupati. Keduanya dinilai tidak berada dalam satu irama kepemimpinan dan justru mempertontonkan konflik kepentingan yang mencederai etika politik di hadapan masyarakat.

Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Arif Pi’i, aktivis muda Sidoarjo sekaligus kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ia menilai, ketidakharmonisan antara dua pucuk pimpinan daerah itu telah melenceng dari nilai dasar kepemimpinan yang semestinya mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Arif Pi’i menegaskan, relasi antara Bupati dan Wakil Bupati seharusnya dibangun dalam semangat saling menopang dan memperkuat kebijakan. Namun realitas yang terjadi justru sebaliknya. Program dan proyek yang diinisiasi Bupati kerap diserang oleh Wakil Bupati, sementara agenda Wakil Bupati pun dibalas dengan kritik bernuansa politis. Baginya, situasi ini bukan sekadar menunjukkan lemahnya soliditas pemerintahan, tetapi juga mencerminkan pendidikan politik yang tidak sehat bagi publik.

“Seharus nya pimpinan daerah fokus kepada masyarakat sidoarjo, banjir sudah melanda dimana mana membuat roda perekonomian tersendat,” tegas Arif.

Ia menyoroti ironi besar yang terjadi di tengah kondisi sosial masyarakat. Saat warga di berbagai wilayah Sidoarjo harus berhadapan dengan banjir yang menghambat aktivitas harian, merusak akses ekonomi, dan menekan penghasilan masyarakat kecil, para pemimpin daerah justru disibukkan oleh tarik-menarik kepentingan dan rivalitas kekuasaan. Situasi ini dinilai semakin menjauhkan pemerintah dari denyut persoalan riil yang dirasakan rakyat.

Arif mengingatkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati merupakan satu kesatuan mandat politik yang dipilih langsung oleh rakyat. Keduanya memiliki tanggung jawab kolektif untuk menjaga stabilitas pemerintahan, memastikan keberlanjutan program pembangunan, serta menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Ketika konflik internal dibiarkan terus berlangsung, dampaknya bukan dirasakan oleh elit politik, melainkan oleh masyarakat luas yang menunggu kehadiran negara dalam kehidupan mereka.

Lebih jauh, Arif menilai pola saling serang di ruang publik berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan daerah. Publik dipaksa menyaksikan praktik politik yang penuh intrik, bukan keteladanan moral dan kepemimpinan. Padahal, dalam situasi krisis akibat bencana dan tekanan ekonomi, masyarakat membutuhkan pemimpin yang kompak, berwibawa, dan fokus bekerja.

“Pendidikan politik seharusnya ditunjukkan melalui etika, kolaborasi, dan keberpihakan pada rakyat, bukan melalui konflik terbuka dan saling menjatuhkan,” ujar Arif.

Ia pun mendesak agar pimpinan daerah Sidoarjo segera menghentikan manuver-manuver politik yang tidak produktif dan mengakhiri konflik berkepanjangan. Menurutnya, energi kepemimpinan harus dikembalikan sepenuhnya untuk menyelesaikan persoalan banjir, memulihkan ekonomi masyarakat, serta mempercepat pelayanan publik yang selama ini dinanti warga.