JAKARTA | Fyi.co.id – Anggota DPR RI yang juga tergabung dalam Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Parlemen Indonesia–Aljazair pada Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag, menegaskan bahwa diplomasi parlemen memegang peranan penting sebagai instrumen strategis dalam mempererat dan memperdalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Aljazair.

Pernyataan tersebut disampaikan Anisah dalam agenda Friendly Talk antara GKSB DPR RI dan Parlemen Aljazair bersama delegasi National People’s Assembly of Algeria yang berlangsung di Ruang Delegasi DPR RI, Lobby Gedung Nusantara III, Selasa (20/1/2026).

“Pertemuan ini bukan sekadar agenda diplomatik rutin, tetapi momentum penting untuk memperbarui komitmen kerja sama dua negara yang memiliki ikatan sejarah panjang dan emosional,” tegas Anisah.

Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki ingatan historis yang kuat terhadap Aljazair, khususnya peran negara tersebut sebagai salah satu pihak pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia.

“Indonesia tidak pernah melupakan peran historis Aljazair. Hubungan yang terbangun sejak masa awal kemerdekaan itu kini telah berkembang menjadi kemitraan modern yang strategis,” ujarnya.

Anisah menilai bahwa relasi kedua negara saat ini telah bergerak melampaui solidaritas sejarah dan menjadi hubungan yang tangguh serta relevan dalam menghadapi tantangan global.

“Hubungan Indonesia dan Aljazair telah bertransformasi dari solidaritas historis menjadi kemitraan yang kuat dan adaptif terhadap dinamika global,” katanya.

Dalam bidang ekonomi, Anisah menyoroti perlunya pembaruan mekanisme kerja sama perdagangan guna menjawab tantangan defisit neraca perdagangan bilateral Indonesia, terutama akibat impor migas.

“Kami memandang penting adanya terobosan kerja sama perdagangan baru, termasuk kemungkinan Preferential Trade Agreement atau PTA, agar neraca perdagangan Indonesia–Aljazair menjadi lebih seimbang dan berkeadilan,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa Aljazair memiliki potensi besar sebagai pasar bagi produk unggulan Indonesia, seperti minyak kelapa sawit (CPO), kopi, dan rempah-rempah.

“Jika potensi ini dimaksimalkan, maka bukan hanya meningkatkan ekspor Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di kawasan Afrika Utara,” ujarnya.

Selain perdagangan, Anisah menyoroti peluang kerja sama strategis di sektor pertanian berkelanjutan dan industri pupuk, terutama dalam konteks tantangan perubahan iklim global dan isu ketahanan pangan.

“Ketahanan pangan saat ini menjadi isu krusial dunia. Indonesia siap berkolaborasi dengan Aljazair, termasuk melalui penjajakan kerja sama antara PT Pupuk Indonesia dan Sonarem Group untuk pengadaan rock phosphate dan gas alam,” ungkapnya.

Anisah juga menyampaikan bahwa kerja sama bilateral dapat diperluas ke sektor energi terbarukan, infrastruktur, serta industri manufaktur bernilai tambah tinggi melalui skema joint venture antara perusahaan kedua negara.

Menurutnya, seluruh potensi kerja sama tersebut hanya dapat diwujudkan secara optimal melalui penguatan hubungan antar-parlemen dan konektivitas antar-masyarakat.

“Pertukaran kunjungan antar-parlemen, berbagi praktik terbaik, serta peningkatan kerja sama di forum internasional seperti IPU perlu terus ditingkatkan,” tegas Anisah.

Di sisi hubungan masyarakat, ia menyoroti pentingnya program beasiswa dan pertukaran budaya. Anisah menyebut Aljazair sebagai salah satu dari sepuluh negara Timur Tengah penerima hibah beasiswa Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) melalui skema Indonesian AID Scholarship.

Ia juga menyinggung perkembangan pencak silat Indonesia di Aljazair yang saat ini memiliki lebih dari 2.000 murid di berbagai provinsi.

“Ini merupakan bukti nyata bahwa diplomasi budaya Indonesia di Aljazair berjalan dengan sangat baik,” tambahnya.

Terkait isu regional Sahara Barat, Anisah menegaskan bahwa Indonesia mengambil sikap kehati-hatian dengan tetap menjaga hubungan baik dengan seluruh pihak.

“DPR RI mendukung kelanjutan proses politik di bawah mediasi PBB dan mendorong dialog antar pihak untuk menemukan solusi politik yang dapat diterima bersama,” tegasnya.

Ia juga menekankan dukungan Indonesia terhadap peran dan aktivitas MINURSO dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan, khususnya dalam upaya mempertahankan gencatan senjata.

Dalam kesempatan yang sama, Anisah turut menyinggung persoalan repatriasi aset PT Wijaya Karya (WIKA) di Aljazair pasca-putusan arbitrase internasional.

“Kami berharap pemerintah Aljazair dapat membantu percepatan proses repatriasi aset PT WIKA. Ini penting bagi Indonesia karena WIKA merupakan BUMN strategis yang berperan besar dalam pembangunan nasional,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Anisah menyampaikan harapan agar pertemuan bilateral tersebut menghasilkan kesepakatan konkret yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.

“Semoga dialog ini menjadi fondasi kuat bagi kemitraan Indonesia–Aljazair yang semakin solid dan berkelanjutan,” pungkasnya.