JAKARTA, Fyi.co.id -SKKN 3 yang diselenggarakan oleh PB KOPRI menuai sorotan tajam dari sejumlah kader. Program yang seharusnya menjadi laboratorium ideologis bagi kader perempuan justru dinilai kehilangan substansi, arah politik, dan standar akuntabilitas organisasi.

Sejak awal, SKKN 3 digadang sebagai program strategis tingkat pusat. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan lebih menyerupai agenda formalitas. Tidak terlihat pembacaan konteks sosial-politik yang tajam, tidak ada novelty gagasan, dan nihil kritik internal terhadap arah gerakan KOPRI hari ini. Forum-forum berjalan tanpa daya guncang intelektual.

Ironisnya, problem paling krusial justru terletak pada pengelolaan dana peserta. Biaya administrasi sebesar Rp600 ribu dipungut tanpa penjelasan terperinci mengenai alokasi penggunaannya. Hingga acara selesai, laporan keuangan tidak disampaikan secara terbuka kepada peserta.

Seorang peserta yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan kegelisahannya.

“Kami tidak pernah diberi breakdown anggaran secara jelas. Kalau organisasi berbicara soal integritas dan anti-korupsi, seharusnya dimulai dari transparansi di internal sendiri,” tegasnya.

Dalam tradisi organisasi kader, akuntabilitas bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi moral gerakan. Ketika biaya dipungut tanpa kejelasan laporan, dugaan penyalahgunaan atau setidaknya ketidakprofesionalan menjadi konsekuensi logis yang sulit dihindari.

Kegagalan SKKN 3 bukan hanya soal teknis pelaksanaan, melainkan cerminan krisis keteladanan struktural. Bagaimana mungkin berbicara tentang kepemimpinan perempuan yang bersih dan berintegritas jika prinsip transparansi justru diabaikan di tingkat pusat?

Jika kondisi ini terus dibiarkan, delegitimasi organisasi di mata kader perempuan bukan lagi ancaman, melainkan keniscayaan. Kader bukan objek program. Mereka adalah subjek gerakan. Mengabaikan suara mereka sama saja dengan mengkhianati spirit perjuangan itu sendiri.