Nganjuk fyi.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan senilai total Rp8,776 miliar kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial, mendorong pemberdayaan ekonomi, serta mendukung pembangunan desa.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Khofifah Indar Parawansa di Pendopo Kabupaten Nganjuk pada Senin (9/3/2026) kemarin.

Program ini menyasar kelompok rentan, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan infrastruktur desa.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah menyampaikan bahwa berbagai bantuan yang disalurkan diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mendorong kemandirian ekonomi.

“Berbagai bantuan ini diharapkan dapat memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus menjadi stimulan bagi masyarakat agar terus meningkatkan kemandirian ekonomi,” ujarnya.

Sebagian besar bantuan bersumber dari program bantuan sosial Dinas Sosial Jawa Timur dengan total nilai Rp4,001 miliar.

Dana ini dialokasikan untuk berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat rentan.

Salah satu komponen terbesar berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH) Plus dengan nilai Rp2,280 miliar.

Bantuan tersebut diberikan kepada 1.140 lanjut usia yang merupakan keluarga penerima PKH reguler, dengan nominal Rp2 juta per orang per tahun.

Selain itu, bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) disalurkan kepada 167 penerima manfaat dengan total anggaran Rp601,2 juta. Setiap penerima memperoleh bantuan Rp3,6 juta per tahun yang dicairkan setiap triwulan.

Pemprov Jatim juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Bantuan tersebut diberikan kepada 601 penerima dengan total nilai Rp901,5 juta atau masing-masing Rp1,5 juta per tahun.

Menurut Khofifah, berbagai program tersebut diharapkan tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

“Melalui berbagai program ini, kami ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh dukungan yang tepat agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Selain bantuan sosial, Pemprov Jatim turut mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui Program Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Jawa Timur Sejahtera (Jawara).

Program ini memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp18 juta kepada enam penerima manfaat atau masing-masing Rp3 juta.

Para pilar sosial juga memperoleh bantuan operasional berupa tali asih. Sebanyak 96 orang yang terdiri atas SDM PKH Plus, pendamping disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Taruna Siaga Bencana (Tagana) menerima bantuan dengan total Rp200,6 juta.

Bantuan lain juga diberikan kepada 40 penyandang disabilitas yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKS PD) dalam bentuk bantuan permakanan dengan nilai Rp183 juta.

Pada kesempatan yang sama, Khofifah juga menyerahkan bantuan aspal guna mendukung pembangunan serta perbaikan jalan di desa-desa melalui program pembinaan jalan kabupaten.

Selain itu, melalui badan usaha milik daerah (BUMD) Jawa Timur, disalurkan zakat produktif kepada 100 pelaku usaha mikro dengan total Rp50 juta. Setiap penerima mendapatkan Rp500 ribu sebagai dukungan pengembangan usaha.

Di sektor pemberdayaan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jawa Timur menyalurkan bantuan keuangan khusus sebesar Rp300 juta untuk penguatan BUMDesa di tiga desa, Rp100 juta untuk Program Desa Berdaya di satu desa, serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten sebesar Rp25 juta.

Dukungan lain juga disalurkan melalui Bantuan Keuangan Desa dari sejumlah perangkat daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga memberikan bantuan Rp2,4 miliar kepada lima desa, sementara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyalurkan Rp1,9 miliar yang juga diberikan kepada lima desa.

Khofifah berharap seluruh bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat maupun pemerintah desa untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan warga.

“Semoga bantuan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mampu memperkuat kesejahteraan dan kemandirian ekonomi di tingkat desa,” pungkasnya.