Pemkab Pasuruan Siapkan Langkah Antisipasi Kekeringan, Distribusi Air hingga Pembangunan Tandon

Pasuruan fyi.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan mulai menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi kekeringan menjelang musim kemarau 2026. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar koordinasi lintas wilayah dengan melibatkan camat, kepala desa, hingga kepala dusun dari daerah rawan kekeringan.

Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, memimpin langsung pertemuan tersebut yang digelar di Kantor Kecamatan Lumbang, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah, mulai dari Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga Dinas Kesehatan.

Dalam arahannya, Rusdi menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang setiap tahun terdampak kekeringan.

“Seluruh warga jangan sampai kesulitan air. Meski sekarang masih belum masuk musim kemarau, tapi sudah harus siap-siap,” katanya.

Ia menjelaskan, terdapat tiga kecamatan yang menjadi fokus perhatian, yakni Lumbang, Pasrepan, dan Winongan. Ketiganya masuk kategori wilayah rawan kekeringan yang membutuhkan penanganan serius dan terencana.

Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam waktu dekat, distribusi atau dropping air bersih akan dilakukan secara rutin setiap hari ke 13 desa terdampak.

“Kalau jangka pendek sudah pasti dropping air bersih. Kalau jangka panjang lebih pada pencarian sumber-sumber air terdekat, dicari permasalahannya apa, dan sekaligus dibangun tandon besar permanen yang bisa difungsikan ketika kekeringan,” terangnya.

Selain distribusi air, pemerintah juga merencanakan pembangunan infrastruktur penampungan air berupa tandon permanen. Upaya ini diharapkan menjadi solusi berkelanjutan untuk mengurangi dampak kekeringan di masa mendatang.

Rusdi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan bencana. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan semua pihak.

“Pemerintah tidak dapat berdiri sendiri. Butuh sinergitas dan kolaborasi semua pihak, salah satunya dalam hal penanganan bencana,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi, merinci jumlah wilayah terdampak kekeringan mencapai 13 desa yang tersebar di tiga kecamatan.

Rinciannya, lima desa di Kecamatan Lumbang yakni Pancur, Banjarimbo, Karangjati, Watulumbang, dan Bulukandang.

Kemudian enam desa di Kecamatan Pasrepan, yaitu Klakah, Ngantungan, Pasrepan, Galih, Sibon, dan Petung. Serta satu desa di Kecamatan Winongan, yakni Kedungrejo.

“Kalau jumlah penduduk di 13 desa rawan kekeringan mencapai 17 ribu lebih, tapi kalau KK-nya sekitar 6 ribuan rumah,” jelasnya.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dapat ditingkatkan, sehingga kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, tetap terpenuhi.