fyi.co.id Malang \u2013 Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Malang, Sugiyanto, S.Sos, mendesak Pemerintah Kota Malang agar segera menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan pelaksanaannya.<\/p>\n
Desakan tersebut disampaikan Sugiyanto bertepatan dengan momentum peringatan Hari Santri 2025.<\/p>\n
Menurutnya, hingga saat ini belum ada langkah konkret dari Pemerintah Kota Malang untuk mengimplementasikan amanat Perda yang telah disahkan sejak Juli 2024 lalu.<\/p>\n
\u201cDalam Pasal 28 Perda Nomor 4 Tahun 2024 disebutkan bahwa peraturan pelaksana wajib ditetapkan paling lama enam bulan setelah Perda diundangkan. Namun sampai hari ini, perwali tersebut belum juga diterbitkan,\u201d ujar Sugiyanto. Sabtu (25\/10\/2025).<\/p>\n
Ia menilai, keterlambatan tersebut menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perhatian terhadap pengembangan lembaga pendidikan pesantren di Kota Malang.<\/p>\n
Padahal, keberadaan Perwali sangat penting untuk memastikan pesantren memperoleh fasilitasi dan dukungan sebagaimana diatur dalam Perda.<\/p>\n
\u201cAnsor menuntut Wali Kota Malang agar segera menjalankan mandat yang sudah diamanahkan oleh peraturan yang berlaku. Perda pesantren bukan hanya simbol, tetapi payung hukum untuk memperkuat eksistensi dan kesetaraan pendidikan di pesantren,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Lebih lanjut, Kang Sugik sapaan akrab Ketua PC Ansor Kota Malang itu menekankan bahwa pendidikan di pesantren seharusnya dipandang setara dengan lembaga pendidikan formal lainnya.<\/p>\n
Kang Sugik menilai, tidak seharusnya ada perbedaan perlakuan antara sekolah negeri, sekolah swasta, dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional.<\/p>\n
\u201cAntara sekolah negeri, swasta, dan pesantren seharusnya tidak dibeda-bedakan. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Wajib Belajar 12 Tahun, semua anak bangsa berhak mendapatkan akses pendidikan yang setara,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
Ketua PC GP Ansor Kota Malang berharap, dengan terbitnya Perwali Pesantren nanti, Pemkot Malang dapat memberikan dukungan nyata bagi lembaga-lembaga pesantren, baik dalam hal pembiayaan, infrastruktur, maupun pengakuan kurikulum.<\/p>\n
\u201cIni bukan hanya soal regulasi, tapi soal keberpihakan terhadap dunia pendidikan dan santri di Kota Malang,\u201d pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
fyi.co.id Malang \u2013 Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Malang, Sugiyanto, S.Sos, mendesak Pemerintah Kota Malang agar segera menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan pelaksanaannya. Desakan tersebut disampaikan Sugiyanto bertepatan dengan momentum peringatan Hari Santri 2025. Menurutnya, hingga saat […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":797,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[79,1],"tags":[],"class_list":["post-796","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-global"],"yoast_head":"\n