fyi.co.od Pasuruan – Perencanaan pembangunan Kabupaten Pasuruan untuk tahun 2027 mulai digodok sejak awal 2026 dengan menempatkan partisipasi publik sebagai elemen utama.
Melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027, pemerintah daerah membuka ruang dialog lintas sektor guna memastikan arah kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
Forum yang digelar di Finna Golf & Country Club, Selasa (13/1/2026), menjadi wadah penyelarasan antara visi pemerintah daerah dan masukan para pemangku kepentingan.
Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, menegaskan bahwa forum tersebut merupakan bagian penting dari tahapan perencanaan yang bersifat partisipatif dan inklusif.
“Diantara tahapan yang harus dilaksanakan dalam penyusunan rancangan awal RKPD adalah Forum Konsultasi Publik sebagai salah satu bentuk implementasi pendekatan partisipatif. Agenda ini memberikan kesempatan kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan menyampaikan saran dan masukan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD Kabupaten Pasuruan 2027,” tuturnya.
Dalam forum tersebut, arah pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2027 dipaparkan dengan penekanan pada penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan kolaborasi antarpihak.
Gus Shobih menyebutkan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan yang menitikberatkan pada sinergi vertikal dan horizontal.
“Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi dengan Dukungan Kolaborasi Vertikal dan horizontal,” ujarnya.
Tak hanya sektor ekonomi, pemerintah daerah juga menempatkan persoalan sosial dan lingkungan sebagai agenda prioritas.
Menurut Wabup, isu pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta mitigasi bencana menjadi tantangan yang harus ditangani secara terpadu, bersamaan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan infrastruktur.
“Isu strategis pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2027 lainnya mencakup pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana. Berikut peningkatan kompetensi SDM dan kualitas infrastruktur wilayah secara merata,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengembangan skema pendanaan kreatif, serta penguatan kolaborasi Pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media.
Selain itu, transformasi digital dalam tata kelola data dan informasi dinilai menjadi prasyarat pembangunan yang efektif dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana, menjelaskan bahwa forum konsultasi publik ini dihadiri sekitar 200 peserta dari berbagai latar belakang.
Kehadiran Forkopimda, perangkat daerah, instansi vertikal, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga unsur pendidikan, keagamaan, dunia usaha, perbankan, dan organisasi masyarakat menunjukkan kuatnya komitmen bersama dalam perencanaan pembangunan daerah.
”Kegiatan ini merupakan ajang untuk berdiskusi yang bertujuan memperoleh masukan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pasuruan 2027 dari seluruh stakeholders pembangunan. Hasilnya nanti akan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan para pemangku kepentingan yang hadir. Selanjutnya digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2027,” terangnya.
Sebagai bentuk pengesahan hasil forum, Wakil Bupati Pasuruan bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Muhammad Zaini dan Sekretaris Daerah Yudha Triwidya Sasongko menandatangani Berita Acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2027.
Penandatanganan tersebut turut disaksikan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pasuruan Temi Yudha Triwidya Sasongko serta sejumlah pimpinan instansi terkait.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan